1. Sub bidang Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Sub bidang Pelaksanaan Anggaran.

     Sub bidang Pelaksanaan Anggaran mempunyai fungsi

1. 1. Penyiapan bahan program Pelaksanaan Anggaran;
   2. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Pelaksanaan Anggaran;
   3. penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Pelaksanaan Anggaran;
   4. Pelaksanaan sebagian fungsi kuasa BUD, meliputi manajemen anggaran kas dan penerbitan rancangan surat penyediaan dana (SPD);
   5. Penyiapan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA); dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

2. Sub bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada sub Bidang Penyusunan anggaran dan Dana Transfer.

          Sub bidang Penyusunan Anggaran dan Dana Transfer mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan programPenyusunan anggaran dan Dana Transfer;
2. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Penyusunan anggaran dan Dana Transfer;
3. penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Penyusunan anggaran dan Dana Transfer;
4. Penyiapan dan fasilitasi tugas TAPD;
5. Penyiapan dan fasilitasi evaluasi Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD;
6. Pelaksanaan koordinasi pendapatan khusus dana transfer; dan
7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;

3. Sub bidang Informasi Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Informasi Keuangan Daerah.

                  Subbidang Informasi Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

1. 1. Penyiapan bahan program Informasi Keuangan Daerah;
   2. penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis Informasi Keuangan Daerah;
   3. penyiapan bahan pembinaan dan melakukan koordinasi Informasi Keuangan Daerah;
   4. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi Sistem Informasi Keuangan Daerah;
   5. Pengumpulan, pengolahan dan penyiapan informasi keuangan daerah;
   6. Penyiapan perencanaan pelaksanaan pemeliharaan basis data, sistem aplikasi, piranti lunak dan piranti penunjang penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah;
   7. Pelaksanaan sebagian fungsi kuasa BUD, meliputi penatausahaan data rekonsiliasi penggajian pegawai dan penerbitan surat keterangan pemberhentian pembayaran (SKPP); dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;