Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
BPKAD Kabupaten Pelalawan

Daerah 17 Mei 2022
By Administrator

Kabupaten Pelalawan Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

Kabupaten Pelalawan Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021

Pekanbaru - Selasa, 17 Mei 2022. Dalam rangka memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK Perwakilan Provinsi Riau menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Pelalawan

Penyerahan LHP atas Laporan Keuangan Tahun 2021 lima daerah tersebut digelar pada Auditorium lt. 2 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Riau oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Riau, Widhi Widayat, kepada Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Baharuddin, SH dan Bupati kabupaten Pelalawan H. Zukri .

Pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan Tahun 2021, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini ini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektifitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan dalam laporan keuangan yang memadai.

BPK mengharapkan Hasil Pemeriksaan ini dapat memenuhi harapan seluruh pemilik kepentingan (stakeholders), demi terciptanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah yang lebih baik.

Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP. Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima.

 

 

 

AGENDA KEGIATAN

AGENDA

Bakudo Bono 2018

AGENDA

Millenial Road Safety Festival

AGENDA

Pengajian Bersama Ustad Abdul Som

AGENDA

COMICOS 2018